Negara Bertanggungjawab Terhadap Kesenjangan Kualitas Pendidikan

Kesenjangan kualitas pendidikan-yang juga menghasilkan perbedaan kualitas lulusan-telah lama terjadi di berbagai sekolah di Indonesia. Terjadinya kesenjangan kualitas pendidikan antarsekolah mempersempit peluang warga masyarakat, khususnya kelompok masyarakat miskin, untuk dapat mengakses dan menikmati layanan pendidikan yang layak dan memadai. Jika kesenjangan kualitas pendidikan itu terus berlangsung maka sejumlah besar SDM potensial yang dibutuhkan bangsa ini semakin sulit.

Hal ini ditegaskan oleh Tuti Budirahayu, M.Si pada ujian terbuka program doktor Sosiologi FISIPOL UGM, Sabtu (9/2). Pada kesempatan tersebut Tuti mempertahankan disertasinya yang berjudul Reproduksi Kesenjangan Kualitas Pendidikan Antarsekolah Dasar Negeri Dalam Dinamika Kultural dan Struktural di Sekolah.

Tuti menilai selain disebabkan lemahnya manajemen sekolah, persoalan tentang kesenjangan kualitas pendidikan antarsekolah di era Reformasi juga terjadi karena negara cenderung mendukung sistem stratifikasi sekolah, seperti diluncurkannya model Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).

“Akibatnya banyak sekolah milik pemerintah atau swasta yang kemudian dibelokkan arah dan tujuannya menjadi sekolah bertaraf internasional, walaupun secara kualitas, sumber daya yang dimiliki di sekolah-sekolah semacam itu belum dapat dinyatakan siap menyelenggarakan pendidikan yang bertaraf internasional,”kata Tuti.

Dari penelitiannya di dua sekolah dasar, unggulan dan non unggulan di Surabaya, Tuti melihat kesenjangan kualitas pendidikan antarsekolah tersebut pertama-tama dikonstruksi atau diproduksi oleh negara, karena negara atau pemerintah-dengan dominasi dan kekuasaan yang dimilikinya-berusaha menjalankan mandat politiknya.

“Kesenjangan kualitas pendidikan dilanggengkan pula melalui relasi kekuasaan yang terbentuk di antara negara/pemerintah, masyarakat dan sekolah,”kata staf pengajar FISIPOL Universitas Airlangga itu.

Tuti menegaskan dengan realitas reproduksi kesenjangan kualitas pendidikan antarsekolah yang terus dilanggengkan oleh negara dan masyarakat, dapat menjadi panggung politik untuk menunjukkan kekuasaan atau keberhasilan negara dalam menjalankan kebijakan atau program-programnya. Sekolah non unggulan digunakan sebagai panggung negara untuk menunjukkan keberhasilannya menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar nasional (wajardiknas). Sedangkan sekolah unggulan dengan berbagai program yang dibebankan kepadanya, digunakan sebagai panggung negara untuk menunjukkan keberhasilannya dalam menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas dan (seolah-olah) juga memproduksi anak-anak yang dianggap superior atau berbakat.

“Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan pendidikan oleh
negara. Selain itu akan muncul model pengelolaan program pembelajaran yang memberi keleluasaan kepada sekolah,”pungkasnya (Humas UGM/Satria AN)
source : http://ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=5304

 

Comments are closed.