Mataram, Universitas Mataram — Dalam upaya mendorong pengelolaan kawasan pesisir dan laut yang berkelanjutan, Yayasan Pesisir Lestari (YPL) bekerja sama dengan Universitas Mataram (Unram) menggelar Lokakarya Kolaborasi Pengembangan Blue Economy Hub dengan tema “Penerapan Ekonomi Biru Tingkat Tapak di Provinsi Nusa Tenggara Barat”. Acara tersebut berlangsung di Gedung Rektorat Unram pada Senin, 21 September 2026.

Lokakarya ini dihadiri oleh jajaran pimpinan Unram, akademisi dari Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Bappeda NTB, Bappeda Lombok Timur, serta berbagai stakeholder terkait.

Direktur Yayasan Pesisir Lestari (YPL), Dina Kosasih, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang dalam merancang peta jalan (roadmap) pengembangan ekonomi biru selama 10 tahun ke depan. Berawal dari pendampingan tingkat tapak di Teluk Jor, Lombok Timur, program ini kini mulai diperluas ke kawasan Teluk Ekas, Teluk Seriwe, hingga Teluk Jipang.

“Ekonomi biru ini bukan sekadar proyek sesaat, melainkan dasar untuk menciptakan pembelajaran ekonomi terapan dan pendanaan berkelanjutan (sustainable financing). Melalui forum Blue Economy Learning Hub ini, kami ingin memperkuat kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat tapak,” ujar Dina dalam sambutannya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Pertanian Unram, Prof. Dr. Ir. Bambang Dipokusumo, M.Si., menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir. Menurutnya, keberhasilan menjaga ekosistem laut sangat bergantung pada tata kelola lingkungan di wilayah daratan.

“Menumbuhkan ekonomi masyarakat itu relatif gampang, tetapi yang sulit adalah memberikan pemahaman dan kesadaran untuk menjaga keberlanjutan. Kawasan mangrove, misalnya, bukan hanya tempat pemijahan ikan dan kepiting yang menjadi penopang ekonomi warga, tetapi juga benteng pesisir dari ancaman gelombang. Partisipasi masyarakat dalam menjaga alam hanya bisa berlangsung jika insentif ekonominya berjalan seimbang,” tegas Prof. Dipo.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Pengawas YPL menambahkan bahwa pendekatan ekonomi biru harus mampu menyelaraskan rasionalitas ekonomi masyarakat dengan edukasi lingkungan. Dengan memberikan pelatihan kapasitas dan menciptakan nilai tambah ekonomi berbasis kearifan lokal, keterlibatan masyarakat dalam menjaga ekosistem pesisir akan semakin optimal.

Melalui Blue Economy Learning Hub, diharapkan tercipta mekanisme kolaborasi yang solid antar-pihak untuk mewujudkan wilayah pesisir NTB yang mandiri secara ekonomi dan lestari secara ekologi.