Tim Visitasi Direktorat Jenderal Kelembagaan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi mengunjungi Universitas Mataram, Rabu 26/09/18. Kunjungan ini dalam rangka untuk mengevaluasi dan verifikasi lapangan persiapan pembentukan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIPOL) Universitas Mataram.
Kunjungan tim visitasi Kemristekdikti yang berjumlah sembilan orang diterima langsung oleh Rektor Unversitas Mataram Prof. Dr. Lalu Husni, S.H., M.Hum bersama Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor IV Unram serta jajarannya yang lain di Lantai 2 Gedung Fisipol Unram.

Dalam pemaparannya Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH., M.Hum berharap Unram dapat memiliki fakultas dengan rumpun ilmu sosial.“Sesuai dengan saran bapak menteri bahwa beberapa prodi di bawah rektorat seperti program studi farmasi, budaya perairan dan kehutanan agar ditransfer ke fakultas-fakultas telah kami lakukan. Tinggal 3 prodi ini yang masih kesulitan untuk meletakkannya dimana,” ungkap Prof. Husni.

Sementara itu, Prof. Dr. Ir. Lalu Wiresapta Karyadi, M.Si selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Mataram mengungkapkan bahwa rencana pembentukan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik bertujuan untuk mewadahi tiga program studi yaitu Program Studi Sosiologi, Program Studi Hubungan Internasional, dan Program Studi Ilmu Komunikasi.

“Kami berkeinginan ada sebuah wadah dalam bentuk fakultas karena Unram saat ini telah memiliki sembilan fakultas dan satu program pascasarjana. Belum ada yang mewadahi untuk rumpun ilmu sosial dan humaniora,” katanya.
Selama ini Program Studi Sosiologi, Program Studi Hubungan Internasional, dan Program Studi Ilmu Komunikasi masih berada di bawah rektor. “Harapan kami selanjutnya ke depan Universitas Mataram dapat memiliki fakultas yang arahnya ke bidang sosial dan humaniora,” jelasnya.

Ketua rombongan Tim Visitasi Dra. Salhefni menjelaskan bahwa sulitnya pembentukan fakultas dikarenakan sejak tahun 2014 Dikti telah memberlakukan syarat yang cukup ketat. Selain itu, menurut Kepala Bagian Organisasi pada Biro Hukum dan Organisasi Kemenristekdikti ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) juga akan mengecek kelayakan untuk mendapatkan persetujuan.
Dra. Salhefni juga meminta Universitas Mataram untuk memperbaiki naskah akademik pembentukan Fisipol serta data di PD-Dikti. Hal ini diperlukan untuk memudahkan persetujuan pembentukan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram. (Humas Unram).