Mataram, Universitas Mataram — Universitas Mataram (Unram) bersama JWARA Project, Rumah Perempuan Migran, Bersama Foundation, serta mitra pemerintah daerah sukses menyelenggarakan kegiatan diseminasi dan dialog kebijakan bertema “Memahami Kondisi Mental Pekerja Migran melalui Edukasi Kesehatan Mental di Kabupaten Lombok Barat” pada 2 Desember 2025. Kegiatan yang menjadi penutup rangkaian program JWARA Project ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan turut disiarkan langsung melalui YouTube.

Acara ini merupakan penutup rangkaian kegiatan JWARA Project yang sejak Maret 2025 telah melaksanakan riset, survei, pendampingan, serta edukasi bagi pekerja migran dan keluarganya di Dusun Perempung, Desa Banyuurip, Kecamatan Gerung, wilayah dengan jumlah PMI yang signifikan di Kabupaten Lombok Barat.

Dalam kegiatan diseminasi ini, turut menghadirkan sejumlah pemateri, diantaranya Inna Marie Tan Abrogena (Project Officer MDW Recharge Hub – CUHK University), Ni Kadek Eny Hernawati (Tim Perlindungan dan Pemberdayaan BP3MI NTB), Wahyu Husni Ilmi, M.Psi., Psikolog (Badan Narkotika Nasional NTB), serta H. Kadarusna, S.H. (Penelaah Teknis Kebijakan Disnakertrans NTB).

Kegiatan diseminasi ini bertujuan memaparkan temuan lapangan terkait kondisi kesehatan pekerja migran asal NTB, serta mengidentifikasi berbagai faktor kerentanan yang mereka hadapi sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri. Melalui forum ini, diharapkan tercipta ruang dialog konstruktif antara akademisi, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif guna meningkatkan perlindungan, kesejahteraan, serta literasi kesehatan mental pekerja migran.

Diskusi dalam kegiatan diseminasi menyoroti beragam kerentanan yang dihadapi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB, khususnya terkait kesiapan psikologis, keterbatasan akses informasi, serta kesenjangan antara ekspektasi dan realitas kondisi kerja di negara tujuan.

Temuan tersebut menegaskan urgensi penguatan literasi migrasi yang komprehensif sebelum keberangkatan, mencakup pemahaman kontrak kerja, hak-hak dasar, mekanisme pengaduan, hingga manajemen kesehatan mental. Selain itu, diperlukan sinergi lintas sektor, melibatkan pemerintah daerah, BP3MI, lembaga layanan kesehatan, dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan tersedianya dukungan berkelanjutan bagi PMI dan keluarga mereka.

Hasil diskusi ini menegaskan bahwa peningkatan perlindungan dan kesejahteraan PMI membutuhkan kolaborasi erat dari berbagai pihak. Pendekatan yang dilakukan juga harus berorientasi pada pencegahan, termasuk memastikan dukungan kesehatan mental bagi PMI dan keluarga mereka.

Upaya tersebut dimulai dari penguatan literasi migrasi yang komprehensif sebelum keberangkatan meliputi pemahaman kontrak kerja, hak-hak dasar, mekanisme pengaduan, hingga manajemen kesehatan mental untuk menjamin kesiapan fisik dan psikologis PMI, baik sebelum berangkat, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah kembali ke daerah asal.